Mandulnya Pemerintah Pusat

MANDULNYA PEMERINTAH PUSAT

DARI hulu hingga hilir, pemerintahan adalah satu kesatuan makna yang niscaya utuh. Ibarat tubuh seorang manusia, setiap rincian dalam jagat pemerintahan harus saling terkait satu sama lain membentuk susunan yang koheren. Adanya berbagai aspek dalam pemerintahan mutlak di kelola secara komprehensif. Timbulnya nomenklatur “pemerintah pusat” dan “pemerintah daerah” hanyalah sekadar kategori untuk memudahkan pengertian saat menganalisis kompleksitas tata kelola kekuasaan politik. Tapi sayangnya, prinsip ini mandek, tidak berjalan efektif sebagaimana mestinya.

Sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa instansi demi instansi dalam tubuh pemerintahan berada dalam situasi centang perenang. Kebijakan pada satu instansi, bertubrukan dengan kebijakan instansi lain. Bahkan acapkali terjadi, tubrukan itu berubah bentuk menjadi perang kepentingan memperebutkan anggaran. Kecentang-peranangan inilah yang menjadi salah satu sebab tidak beresnya pemerintahan di Indonesia dalam jangka waktu panjang hingga kini. Sangat bisa dimengerti pada akhirnya, mengapa “Rakor” alias “Rapat Koordinasi” merupakan penanda timbulnya jalan buntu akibat tak adanya rajutan keterjalinan secara utuh menyeluruh elemen-elemen pemerintahan di negeri ini.

Jika seluruh persoalan di seputar centang perenang itu disimpulkan, maka rakyat negeri ini sesungguhnya terus-menerus diperhadapkan dengan mandulnya pemerintah pusat. Mengingat jejaring pemerintahan terurai sebar ke seantero Nusantara, pemerintah pusatlah faktor penentu keutuhannya. Pemerintah pusat itulah yang paling otoritatif merajut jalinan dan ketersambungan seluruh pemerintahan se-Nusantara. Tragisnya, pemerintah pusat malah mandul.

Fakta tentang mandulnya pemerintah pusat itu tampak mencolok pada kegagapan presiden dan kalangan menteri mengatasi urbanisasi, banjir dan kemacetan lalu lintas yang mengharu-biru kawasan megapolitan, seperti Jakarta dan sekitarnya. Meskipun terpampang jelas di depan mata, pemerintah pusat kosong dari solusi masalah. Baik Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama maupun Wakil Gubernur Provinsi Banten Rano Karno bersuara sama tentang keberadaan pemerintah pusat: menghambat penyelesaian masalah di berbagai daerah. Dalam perspektif pemerintah daerah, pemerintah pusat berada dalam situasi ketiadaan eksistensi.

Sekali pun tampak gagah di ruang publik, pemerintah pusat ternyata kerdil. Kebesarannya laksana bangunan rumah kertas. Para pihak pengendali pemerintah pusat memang mencuat sebagai pesohor politik di tingkat nasional. Tapi aksi birokratik mereka tak memiliki kejelasan resonansi dengan besarnya kebutuhan pemecahan masalah riil di daerah. Untuk sekadar mencetuskan inspirasi dan motivasi, pemerintah pusat majal tiada tara.

Menurut Basuki Tjahaja Purnama, pemerintah pusat sulit bersinergi dengan pemerintah daerah, sehingga penuntasan masalah terhambat rumitnya birokrasi. Misalnya, saat Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta hendak membangun sodetan agar air Sungai Cisadane mengalir ke Jakarta, ternyata pemerintah pusat tak mengeluarkan ijin. Bahkan dengan anggaran yang disediakan sendiri tanpa kontribusi pendanaan pemerintah pusat, ijin itu pun tak pernah keluar. Menurut Rano Karno, aturan pemerintah pusat menghambat pembangunan dan pemeliharaan aset di daerah. Banyaknya jumlah situ dan waduk di Provinsi Banten, justru mengelolaannya terhambat oleh kewenangan pemerintah pusat.

Pernyataan dua Wakil Gubernur itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Komisi I DPD-RI, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Februari 2014.

Tentu saja, keluh kesah terhadap keberadaan pemerintah pusat bukanlah perkara baru. Inilah masalah lawas yang tak terkoreksikan hingga hari ini. Pemerintah pusat bergeming dengan kejumudannya. Dari sejak Indonesia berada di bawah kendali sistem politik otoriter hingga kemudian bergeser terkelola berlandaskan sistem politik demokratis, pemerintah pusat memang demikian buruk keadaannya. Pemerintah pusat mematung dan membatu dengan kemandulannya.

Keadaan ini tak mungkin dibiarkan berlarut-larut. Rakyat negeri ini musti berani memancang sebuah tekad besar mengoreksi eksistensi pemerintah pusat. Sangat tepat jika rakyat negeri ini memberikan respons lugas, kritis dan elegan demi mengembalikan keberadaan pemerintah pusat pada posisinya yang azali, sebagai sumber kemaslahatan nasional. Opsi logisnya adalah mengartikulasi tuntutan revitalisasi keberadaan pemerintah pusat, dengan substansi sebagai berikut.

Pertama, pemerintah pusat diselamatkan dari kemerosotan sebagai struktur tanpa makna di bawah kendali politikus busuk tanpa visi kebangsaan. Kedua, diberlakukan garis vertikal pelayanan publik, di mana pemerintah pusat melayani pemerintahan provinsi, pemerintahan provinsi pelayani pemerintahan kabupaten/kota, dan seterusnya hingga seluruh lini pemerintahan level bawah bersentuhan dengan pelayanan publik secara bermartabat. Ketiga, pemerintah pusat dibersihkan dari figur-figur politikus korup yang lebih mengagungkan gengsi ketimbang prestasi, dan yang hanya memandang rakyat sebagai pelengkap penderita jejaring kekuasaan politik.

Kini, kita berada dalam fase time of no return untuk merevitalisasi keberadaan pemerintah pusat. Jika revitalisasi gagal diwujudkan, maka terus-menerus kita diperhadapkan dengan mandulnya pemerintah pusat.[]

Anwari WMK

REDAKSI
* Anwari WMK (Riset dan Penulisan)
* Meddy Iswandarto (Associate)
* Rayhan Afkar Averoes (Associate)

KONTAK
* Telp Seluler: 082113965682, 081808933018
* Email: anwariwmk2010@gmail.com

DONASI
* Rekening BCA: 0840411109

Demokrasi yang Feodalistik

DEMOKRASI YANG FEODALISTIK

DI negeri ini, politik tercabik anomali sikap, laku dan tindak. Secara formal, politik di negeri ini tegak di atas pelataran demokrasi yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Pada level nasional maupun daerah, kepemimpinan politik dipilih secara terbuka dalam ajang kompetisi bebas. Tapi anehnya, sang pemimpin politik masih bermental feodal, obsesif menuntut pelayanan dari rakyat, tak terbiasa memberi pelayanan penuh kepada rakyat.

Contoh kongkretnya jelas dan gamblang melekat pada personalitas politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di tengah kancah kehidupan rakyat, keberadaan sang presiden diwarnai kekaburan makna ihwal demokrasi yang semestinya berseberangan dengan feodalisme. Sang presiden malah mencampur adukkan keduanya menjadi adonan yang teramat janggal. Sekali pun ia terpilih secara demokratis melalui Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, aksi politiknya tampak ganjil. Bagaimana mungkin ia kehilangan perspektif, bahwa secara etis sesungguhnya demokrasi mutlak menegasikan feodalisme?

Persoalan ini dapat disimak dari suasana yang mendadak sontak muncul di Gelanggang Olah Raga (GOR) Ganesha, Kota Batu, Jawa Timur. Sebagaimana diketahui, GOR Ganesha berfungsi darurat sebagai lokasi pengungsian rakyat sekitar zona erupsi Gunung Kelud. Di GOR Ganesha itu pula, pengungsi yang jumlahnya mencapai 1.284 orang hidup tidak nyaman, bosan dan letih. Kebutuhan akan Mandi, Cuci dan Kakus (MCK), yang sesungguhnya sangat vital, ternyata tak terpenuhi sebagaimana mestinya. Di GOR Ganesha hanya tersedia dua MCK.

Tatkala kemudian tersiar kabar bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bakal  datang bertandang, serta-merta GOR Ganesha dipermak melalui cat ulang bangunan gedung. Tangga masuk turut dipercantik. Petugas dari berbagai instansi tiba-tiba bekerja super sigap, trengginas. Juga demi menyambut kehadiran sang presiden, puluhan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) bekerja cepat membangun dua unit MCK. Halaman GOR yang semula berfungsi sebagai lokasi parkir dokar, kumuh dan berbau kotoran kuda, dengan segera dibersihkan. Situs berita Kompas.com lantas mewartakan: “Puluhan petugas baik dari pihak kepolisian, TNI, dan pejabat Pemkot Batu, bahu-membahu mengecat GOR tempat pengungsian.”

Apa yang bisa disimpulkan dari cerita ini adalah kacaunya makna fundamental demokrasi akibat masih bercokolnya orientasi feodalistik rezim kekuasaan. Lokasi pengungsian rakyat terdampak bencana alam semestinya diskenariokan manusiawi, melalui upaya dan tindakan sadar jejaring kekuasaan yang merakyat. Aparatur kekuasaan di zona-zona bencana alam bertanggung jawab penuh memenuhi kemestian tersebut. Demikianlah hakikat dan logika demokrasi, faktor pendorong tercetusnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Tapi kenyataan yang muncul di GOR Ganesha sungguh mensinyalkan anomali demokrasi.  Jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak mencanangkan hadir, maka GOR Ganesha tetap dalam kondisi semula, dengan warna cat serba kusam. Dan kaum pengungsi tetap direpotkan oleh tak memadainya MCK. Agaknya, hipokritas “agar bapak senang” (ABS) masih sedemikian rupa mendistorsi benak aparatur kekuasaan negara. Dibandingkan dengan terpenuhinya hasrat mengutamakan ABS, eksistensi rakyat dipandang nisbi, nihil dan nirmakna.

Kita tahu, Indonesia kini berada dalam pendulum historis yang berbeda secara diametral dengan situasi Orde Baru. ABS tumbuh subur pada era Orde Baru sebagai akibat logis masih kentalnya feodalisme. Sementara itu, feodalisme pada era tersebut lebih dimungkinkan tumbuh dan berkembang dengan subur oleh sangat kuatnya sokongan sistem politik otoritarian. Pelajaran penting dari keberadaan Orde Baru adalah ini: feodalisme merupakan sisi kelam dari otoritarianisme. Pada penghujung dekade 1990-an, otoritarianisme Orde Baru runtuh, tersapu gelombang besar reformasi politik.

Namun sebuah catatan kritis penting disampaikan. Bahwa, feodalisme tak serta-merta hilang tersapu angin reformasi. Rezim otoriter Orde Baru boleh saja runtuh, tapi feodalisme mendapatkan celah untuk lahir kembali, mendapatkan ruang politik untuk direproduksi secara berkesinambungan. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat, haruslah dikatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan figur pemimpin nasional yang cacat dalam konteks ini. Ia tak memilih jalan heroik penuh pengorbanan untuk mencerabut feodalisme hingga ke akar-akarnya.

Untuk kemaslahatan bangsa ini hingga ke masa depan, tak terelakkan jika kita kini serius merumuskan format kepemimpinan nasional bebas feodalisme. Tak pelak lagi, musti ada ketepatan sikap dan orientasi politik. Dalam kerangka kerja strategis, pilih figur-figur politikus berjiwa kerakyatan, menduduki tampuk kepemimpinan nasional. Dalam perhelatan Pemilu 2014, figur politikus semacam itu mutlak didukung, dipilih dan dikawal dengan saksama.

Demi terbebaskannya demokrasi dari feodalisme, jangan pilih figur-figur politikus narsis yang lebai memoles dirinya dengan gincu pencitraan.[]

Anwari WMK

REDAKSI
* Anwari WMK (Riset dan Penulisan)
* Meddy Iswandarto (Associate)
* Rayhan Afkar Averoes (Associate)
KONTAK
* Telp: 082113965682, 081808933018
* E-mail: anwariwmk2010@gmail.com

DONASI
* Rek BCA: 0840411109

Revolusi Korupsi di Indonesia

REVOLUSI KORUPSI DI INDONESIA

DALAM lingkup pemerintahan, atau dalam spektrum kekusaan eksekutif, korupsi mencuat secara revolusioner. Rilis informasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan, bahwa dalam kurun waktu dua tahun terakhir saja, KPK menangani 290 kasus korupsi kalangan eksekutif pemerintahan. Mereka yang tersangkut kasus korupsi itu adalah para pejabat di daerah. Secara keseluruhan, para koruptor tersebut mencakup gubernur (20 orang), wakil gubernur (7 orang), bupati (156 orang), wakil bupati (46 orang), wali kota (41 orang), dan wakil wali kota (20 orang).

Jika diprosentasekan, maka pelaku korupsi dalam kategori pejabat eksekutif didominasi kalangan bupati (53,79%). Berturut-urut kemudian, wakil bupati (15,86%), wali kota (14,14%), gubernur (6,90%), wakil wali kota (6,90%), dan wakil gubernur (2,41%). Rilis informasi ini disampaikan oleh Anto Ikajayadi, Deputi Pencegahan Korupsi, KPK. Dengan rilis ini pula terbukti, betapa sesungguhnya jabatan eksekutif pemerintahan sangatlah rentan terporak-poranda oleh rangsakan korupsi, penyakit kebangsaan yang terus berkecamuk tanpa henti di negeri ini. Bahkan, data ini dapat pula ditafsirkan sebagai faktualitas keberadaan lembaga eksekutif yang berlepotan korupsi.

Pertanyaannya kemudian, mungkinkah revolusi korupsi ini dapat distop? Bukankah bila korupsi kalangan eksekutif pemerintahan berhasil dihentikan berarti dengan sendirinya terbuka kemungkinan untuk mereduksi totalitas korupsi secara signifikan? Ataukah, korupsi kalangan eksekutif itu terlanjur berfungsi sebagai minyak pelumas penjamin berputarnya roda pemerintahan? Pemerintahan model apa yang sesungguhnya niscaya diwujudkan kini agar negeri ini sepenuhnya bebas korupsi? Kapan hadir aparatur pemerintahan yang bersih total dari korupsi?

Sesungguhnya, korupsi merupakan isu pokok dalam gelombang reformasi politik di tingkat nasional pada penghujung dekade 1990-an. Pada saat itu, pembersihan Indonesia dari anasir korupsi dieksplisitkan sebagai keniscayaan sejarah untuk keperluan penyelamatan eksistensi bangsa Indonesia dalam jangka panjang. Untuk tujuan mulia tersebut, otonomi dalam tata kelola pemerintahan di daerah dikonsensuskan sebagai prasyarat yang mutlak dipenuhi dengan segera. Bertitik tolak dari otonomi itu pula, lantas diberlakukan skema politik baru: pemilihan kepala daerah secara langsung. Namun tragisnya, reformasi politik ke arah ini malah terdedahkan sebagai skenario distribusi kekuasaan karut-marut, ditandai oleh timbulnya revolusi korupsi yang menohok langsung jantung jejaring pemerintahan di daerah.

Bercermin pada revolusi korupsi ini, maka lebih dari cukup untuk kemudian menyimpulkan, bahwa reformasi politik kebangsaan sesungguhnya terbentur jalan buntu. Jika kemudian revolusi korupsi ini berkelanjutan, dengan sendirinya reformasi politik patut dan layak untuk dinyatakan gagal mewujudkan cita-cita luhurnya. Reformasi politik hanya indah di pelataran retorika, tapi dalam realitasnya tergerus oleh perilaku korup kalangan pejabat di daerah. Purifikasi kebangsaan dari “bid’ah” korupsi tak dapat dihentakkan dan mustahil didentumkan dari daerah. Pada keseluruhan dinamika politik, purifikasi pemerintahan dari anasir korupsi tak dapat diharapkan bermula atau mengambil titik tolak dari daerah.

Dengan terus berkecamuknya korupsi di daerah, bangsa ini semakin tak dapat menghindar dari bolduser banalitas politik. Sedemikian rupa, politik terpelanting jauh menjadi keburukan yang begitu kasat mata. Tersebab korupsi, politik dalam arena pemerintahan tak lebih dan tak kurang hanyalah teknikalitas kekuasaan di tangan sekelompok kecil orang. Kekuasaan segelintir orang itu tak pernah efektif menyuguhkan suatu model praksis pelayanan publik yang bertakzim pada keadilan sosial. Kepemimpinan pemerintahan di daearah justru malah kian gagap merumuskan secara hakiki keadilan sosial yang terintegrasi dengan dinamika pelayanan publik.

Sungguh pun demikian, realitas kelam ini tidak hadir secara serta-merta. Semuanya bersilang sengkarut dengan reformasi politik di tingkat nasional. Tatkala reformasi politik bergulir kencang pada penghujung dekade 1990-an, tak tersedia kejelasan konsepsi tentang makna hakiki manusia, penggerak sistem kekuasaan demokratis. Reformasi politik terlampau jauh mementingkan dan mengagungkan tegaknya sistem demokrasi, tapi abai terhadap makna keagungan jiwa manusia pengendali sistem kekuasaan demokratis. Sebagai akibatnya, terbentuknya sistem kekuasaan demokratis tak berbanding lurus dengan hadirnya politikus-politikus berkeluhuran jiwa negarawan.

Dengan cetak-biru (blue-print) apapun, sistem hanyalah perangkat keras kehidupan. Tak lebih dan tak kurang. Artinya, keberadaan sebuah sistem senantiasa mempersyaratkan ketersediaan perangkat lunak: keluhuran jiwa manusia. Sistem yang tersusun rapih sekali pun, hanya sebatas mampu mencetuskan totalitarianisme kehidupan, jika implementasinya malah mempersempit kesempatan di kalangan politikus untuk melakukan kontemplasi diri secara kritis. Ternyata, munculnya figur-figur baru dalam kancah perpolitikan Indonesia kontemporer tak dilengkapi oleh atmosfer kontemplasi diri secara kritis. Figur-figur yang kosong dari karakter patriotisme-kebangsaan lalu serta-merta menilai dirinya sendiri layak mengendalikan dan atau menentukan jalannya pemerintahan.

Mengapa timbul revolusi korupsi? Jawabannya jelas dan tegas. Itu karena, reformasi politik tak memiliki kejelasan filosofi tentang keagungan jiwa manusia yang secara prisip bercorak Ilahiah. Melalui panggung reformasi politik, bangsa ini terlampau jauh memaknai sistem sebagai faktor yang lebih fundamental ketimbang jiwa manusia yang Ilahiah.[]

Anwari WMK

REDAKSI
* Anwari WMK (Riset dan Penulisan)
* Meddy Iswandarto (Associate)
* Rayhan Afkar Averoes (Associate)

KONTAK
* Telp: 082113965682, 081808933018
* E-mail: anwariwmk2010@gmail.com

DONASI
* Rek BCA: 0840411109

Tarian Tango Lembaga Survei

TARIAN TANGO LEMBAGA SURVEI

DEMOKRASI multipartai telah sedemikian rupa mengondisikan publik berhadapan secara langsung dengan opsi politik beragam. Di tengah banyaknya pilihan, publik lalu membutuhkan referensi, partai politik mana yang patut dipilih serta layak didukung dalam proses pemilihan umum. Dalam situasi seperti inilah, lembaga-lembaga survei politik tampil ke depan. Lembaga-lembaga survei politik itulah yang lantas merilis tingkat elektabilitas partai-partai politik, dalam bentuk ranking atau peringkat. Tapi sayangnya, dalam perkembangan selanjutnya, lembaga-lembaga survei politik tak sepenuhnya netral dan obyektif.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, kita menyaksikan implikasi rilis survei-survei politik. Bahwa masyarakat tanpa opsi politik (swing voters) cenderung menjatuhkan pilihan pada partai dan kandidat yang ditahbiskan menduduki ranking tertinggi elektabilitas, persis sebagaimana tertera dalam rilis survei-survei politik. Dalam realitas hidup kolektif, survei-survei politik sukses memancing munculnya naluri kerumunan (herb instinct). Dengan demikian, rilis survei-survei politik digdaya menggiring opini publik pada satu opsi politik dalam proses pemilihan umum. Keadaan inilah yang memunculnya godaan untuk memanipulasi angka-angka dalam rilis survei-survei politik.

Tentu saja, lembaga-lembaga survei politik mengelak segala macam tudingan berkenaan dengan menguapnya netralitas dan obyektivitas. Namun sejauh itu pula, semakin kentara punahnya netralitas dan obyektivitas. Kesimpulan sebuah lembaga survei bahwa Joko Widodo alias Jokowi hanyalah calon presiden wacana, telah menyentak kesadaran publik. Betapa kesimpulan semacam itu kontras dengan kesadaran yang bergelayut dalam benak publik berkenaan dengan luasnya kehendak agar Jokowi menduduki jabatan presiden untuk kurun waktu 2014-2019. Dalam talk news radio-radio berita pun publik kian masif mengekspresikan ketidakpercayan kepada lembaga-lembaga survei politik.

Kini, publik kian disadarkan, betapa krusialnya netralitas dan obyektivitas lembaga-lembaga survei politik. Setelah muncul sejumlah pengakuan bahwa lembaga-lembaga survei politik ternyata membentuk konsultan-konsultan politik, semakin tak terelakkan timbulnya kesimpulan punahnya netralitas dan obyektivitas. Dengan membentuk sekoci konsultan politik, maka mau tak mau lembaga-lembaga survei politik dituntut mampu memenangkan partai dan kandidat yang dilayani. Lembaga-lembaga survei politik, bagaimana pun, sulit menghindar dari tendensi memanfaatkan temuan-temuan survei untuk mendukung sukses sekoci konsultan politik. Bahkan, dalam pengucapan yang sarkastik dapatlah dikatakan bahwa konsultan politik dibentuk sebagai strategi lembaga-lembaga survei politik menghamba kepada partai politik dan kandidat.

Bilamana ditilik berdasarkan perspektif sosiologis, lembaga-lembaga survei politik sesungguhnya digdaya memanfaatkan model pilihan politik masyarakat taklid. Jujur musti diakui, publik di negeri ini masih tergagap-gagap saat harus menjatuhkan opsi politik dengan bobot pertanggung jawaban peradaban. Kritisisme yang dibangun belum utuh menyeluruh berlandaskan alasan-alasan rasional-argumentatif. Bagaimana pun, publik negeri ini belum tuntas menapaki fase post-reading society, namun serta-merta terkepung oleh kehadiran televisi yang mengukuhkan kultur lisan. Inilah sebuah keadaan yang memungkinkan munculnya hasrat menjatuhkan opsi politik tanpa ketajaman referensi.

Semestinya, lembaga survei membawa serta terobosan baru. Rilis yang dihablurkan ke ruang publik sungguh-sungguh menjunjung tinggi kejujuran, netralitas dan obyektivitas, bukan hasil tawar-menawar yang komersialistik. Sehingga, hasil-hasil survei yang disebar luaskan benar-benar diperlakukan publik sebagai referensi dalam maknanya yang hakiki, tanpa dikotori tipu muslihat. Ternyata, rilis hasil-hasil survei diskenariokan untuk menaklukkan opsi publik agar berada dalam tataran rasional semu. Elektabilitas hasil otak-atik komersialisasi lembaga-lembaga survei lalu berfungsi sebagai pedoman yang tidak valid, tidak sahih, serta kosong dari kebenaran.

Dalam contoh kasus rilis terbaru Lingkaran Survei Indonesia (2 Februari 2014), timbul sejumlah kontroversi. Elektabilitas Golkar disimpulkan bertengger pada peringkat tertinggi: 18,3%. Kesimpulan lembaga-lembaga survei politik yang lain justru memosisikan PDI-P pada peringkat elektabilitas tertinggi. Hal yang juga mengejutkan dengan tanda tanya besar adalah posisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang disimpulkan gagal menggapai ambang batas parlemen 3,5%. Sekjen PDI-P lalu berbicara ihwal Lingkaran Survei Indonesia yang dibayar Golkar. Sekjen Nasdem Patrice Rio Capella pun menyarankan Lingkaran Survei Indonesia agar membubarkan diri.

Tatkala sedemikian rupa buruk keberadaan lembaga survei politik, maka ada penyikapan yang relevan dilakukan. Partai politik kembali pada kesejatian dirinya yang hakiki sebagai pilar demokrasi. Laksanakanlah kerja-kerja kebangsaan mewujudkan martabat dan kedaulatan rakyat bukan karena dorongan dan atau tarikan rilis hasil-hasil survei politik. Sanubari rakyat takkan pernah terlanda kemarau cinta terhadap kalangan partai politik bilamana partai politik  serius mewujudkan martabat dan kedaulatan anak-anak bangsa di negeri ini. Kalangan partai politik jangan membiarkan dirinya terpilin kegagapan sikap lantaran terjebak ke dalam Tarian Tango lembaga survei.[]

Anwari WMK

REDAKSI
* Anwari WMK (Riset dan Penulisan)
* Meddy Iswandarto (Associate)
* Rayhan Afkar Averoes (Associate)

KONTAK
* Telp: 082113965682, 081808933018
* E-mail: anwariwmk2010@gmail.com

DONASI
* Rek BCA: 0840411109