Demokrasi yang Feodalistik

DEMOKRASI YANG FEODALISTIK

DI negeri ini, politik tercabik anomali sikap, laku dan tindak. Secara formal, politik di negeri ini tegak di atas pelataran demokrasi yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Pada level nasional maupun daerah, kepemimpinan politik dipilih secara terbuka dalam ajang kompetisi bebas. Tapi anehnya, sang pemimpin politik masih bermental feodal, obsesif menuntut pelayanan dari rakyat, tak terbiasa memberi pelayanan penuh kepada rakyat.

Contoh kongkretnya jelas dan gamblang melekat pada personalitas politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di tengah kancah kehidupan rakyat, keberadaan sang presiden diwarnai kekaburan makna ihwal demokrasi yang semestinya berseberangan dengan feodalisme. Sang presiden malah mencampur adukkan keduanya menjadi adonan yang teramat janggal. Sekali pun ia terpilih secara demokratis melalui Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, aksi politiknya tampak ganjil. Bagaimana mungkin ia kehilangan perspektif, bahwa secara etis sesungguhnya demokrasi mutlak menegasikan feodalisme?

Persoalan ini dapat disimak dari suasana yang mendadak sontak muncul di Gelanggang Olah Raga (GOR) Ganesha, Kota Batu, Jawa Timur. Sebagaimana diketahui, GOR Ganesha berfungsi darurat sebagai lokasi pengungsian rakyat sekitar zona erupsi Gunung Kelud. Di GOR Ganesha itu pula, pengungsi yang jumlahnya mencapai 1.284 orang hidup tidak nyaman, bosan dan letih. Kebutuhan akan Mandi, Cuci dan Kakus (MCK), yang sesungguhnya sangat vital, ternyata tak terpenuhi sebagaimana mestinya. Di GOR Ganesha hanya tersedia dua MCK.

Tatkala kemudian tersiar kabar bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bakal  datang bertandang, serta-merta GOR Ganesha dipermak melalui cat ulang bangunan gedung. Tangga masuk turut dipercantik. Petugas dari berbagai instansi tiba-tiba bekerja super sigap, trengginas. Juga demi menyambut kehadiran sang presiden, puluhan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) bekerja cepat membangun dua unit MCK. Halaman GOR yang semula berfungsi sebagai lokasi parkir dokar, kumuh dan berbau kotoran kuda, dengan segera dibersihkan. Situs berita Kompas.com lantas mewartakan: “Puluhan petugas baik dari pihak kepolisian, TNI, dan pejabat Pemkot Batu, bahu-membahu mengecat GOR tempat pengungsian.”

Apa yang bisa disimpulkan dari cerita ini adalah kacaunya makna fundamental demokrasi akibat masih bercokolnya orientasi feodalistik rezim kekuasaan. Lokasi pengungsian rakyat terdampak bencana alam semestinya diskenariokan manusiawi, melalui upaya dan tindakan sadar jejaring kekuasaan yang merakyat. Aparatur kekuasaan di zona-zona bencana alam bertanggung jawab penuh memenuhi kemestian tersebut. Demikianlah hakikat dan logika demokrasi, faktor pendorong tercetusnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Tapi kenyataan yang muncul di GOR Ganesha sungguh mensinyalkan anomali demokrasi.  Jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak mencanangkan hadir, maka GOR Ganesha tetap dalam kondisi semula, dengan warna cat serba kusam. Dan kaum pengungsi tetap direpotkan oleh tak memadainya MCK. Agaknya, hipokritas “agar bapak senang” (ABS) masih sedemikian rupa mendistorsi benak aparatur kekuasaan negara. Dibandingkan dengan terpenuhinya hasrat mengutamakan ABS, eksistensi rakyat dipandang nisbi, nihil dan nirmakna.

Kita tahu, Indonesia kini berada dalam pendulum historis yang berbeda secara diametral dengan situasi Orde Baru. ABS tumbuh subur pada era Orde Baru sebagai akibat logis masih kentalnya feodalisme. Sementara itu, feodalisme pada era tersebut lebih dimungkinkan tumbuh dan berkembang dengan subur oleh sangat kuatnya sokongan sistem politik otoritarian. Pelajaran penting dari keberadaan Orde Baru adalah ini: feodalisme merupakan sisi kelam dari otoritarianisme. Pada penghujung dekade 1990-an, otoritarianisme Orde Baru runtuh, tersapu gelombang besar reformasi politik.

Namun sebuah catatan kritis penting disampaikan. Bahwa, feodalisme tak serta-merta hilang tersapu angin reformasi. Rezim otoriter Orde Baru boleh saja runtuh, tapi feodalisme mendapatkan celah untuk lahir kembali, mendapatkan ruang politik untuk direproduksi secara berkesinambungan. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat, haruslah dikatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan figur pemimpin nasional yang cacat dalam konteks ini. Ia tak memilih jalan heroik penuh pengorbanan untuk mencerabut feodalisme hingga ke akar-akarnya.

Untuk kemaslahatan bangsa ini hingga ke masa depan, tak terelakkan jika kita kini serius merumuskan format kepemimpinan nasional bebas feodalisme. Tak pelak lagi, musti ada ketepatan sikap dan orientasi politik. Dalam kerangka kerja strategis, pilih figur-figur politikus berjiwa kerakyatan, menduduki tampuk kepemimpinan nasional. Dalam perhelatan Pemilu 2014, figur politikus semacam itu mutlak didukung, dipilih dan dikawal dengan saksama.

Demi terbebaskannya demokrasi dari feodalisme, jangan pilih figur-figur politikus narsis yang lebai memoles dirinya dengan gincu pencitraan.[]

Anwari WMK

REDAKSI
* Anwari WMK (Riset dan Penulisan)
* Meddy Iswandarto (Associate)
* Rayhan Afkar Averoes (Associate)
KONTAK
* Telp: 082113965682, 081808933018
* E-mail: anwariwmk2010@gmail.com

DONASI
* Rek BCA: 0840411109