Tarian Tango Lembaga Survei

TARIAN TANGO LEMBAGA SURVEI

DEMOKRASI multipartai telah sedemikian rupa mengondisikan publik berhadapan secara langsung dengan opsi politik beragam. Di tengah banyaknya pilihan, publik lalu membutuhkan referensi, partai politik mana yang patut dipilih serta layak didukung dalam proses pemilihan umum. Dalam situasi seperti inilah, lembaga-lembaga survei politik tampil ke depan. Lembaga-lembaga survei politik itulah yang lantas merilis tingkat elektabilitas partai-partai politik, dalam bentuk ranking atau peringkat. Tapi sayangnya, dalam perkembangan selanjutnya, lembaga-lembaga survei politik tak sepenuhnya netral dan obyektif.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, kita menyaksikan implikasi rilis survei-survei politik. Bahwa masyarakat tanpa opsi politik (swing voters) cenderung menjatuhkan pilihan pada partai dan kandidat yang ditahbiskan menduduki ranking tertinggi elektabilitas, persis sebagaimana tertera dalam rilis survei-survei politik. Dalam realitas hidup kolektif, survei-survei politik sukses memancing munculnya naluri kerumunan (herb instinct). Dengan demikian, rilis survei-survei politik digdaya menggiring opini publik pada satu opsi politik dalam proses pemilihan umum. Keadaan inilah yang memunculnya godaan untuk memanipulasi angka-angka dalam rilis survei-survei politik.

Tentu saja, lembaga-lembaga survei politik mengelak segala macam tudingan berkenaan dengan menguapnya netralitas dan obyektivitas. Namun sejauh itu pula, semakin kentara punahnya netralitas dan obyektivitas. Kesimpulan sebuah lembaga survei bahwa Joko Widodo alias Jokowi hanyalah calon presiden wacana, telah menyentak kesadaran publik. Betapa kesimpulan semacam itu kontras dengan kesadaran yang bergelayut dalam benak publik berkenaan dengan luasnya kehendak agar Jokowi menduduki jabatan presiden untuk kurun waktu 2014-2019. Dalam talk news radio-radio berita pun publik kian masif mengekspresikan ketidakpercayan kepada lembaga-lembaga survei politik.

Kini, publik kian disadarkan, betapa krusialnya netralitas dan obyektivitas lembaga-lembaga survei politik. Setelah muncul sejumlah pengakuan bahwa lembaga-lembaga survei politik ternyata membentuk konsultan-konsultan politik, semakin tak terelakkan timbulnya kesimpulan punahnya netralitas dan obyektivitas. Dengan membentuk sekoci konsultan politik, maka mau tak mau lembaga-lembaga survei politik dituntut mampu memenangkan partai dan kandidat yang dilayani. Lembaga-lembaga survei politik, bagaimana pun, sulit menghindar dari tendensi memanfaatkan temuan-temuan survei untuk mendukung sukses sekoci konsultan politik. Bahkan, dalam pengucapan yang sarkastik dapatlah dikatakan bahwa konsultan politik dibentuk sebagai strategi lembaga-lembaga survei politik menghamba kepada partai politik dan kandidat.

Bilamana ditilik berdasarkan perspektif sosiologis, lembaga-lembaga survei politik sesungguhnya digdaya memanfaatkan model pilihan politik masyarakat taklid. Jujur musti diakui, publik di negeri ini masih tergagap-gagap saat harus menjatuhkan opsi politik dengan bobot pertanggung jawaban peradaban. Kritisisme yang dibangun belum utuh menyeluruh berlandaskan alasan-alasan rasional-argumentatif. Bagaimana pun, publik negeri ini belum tuntas menapaki fase post-reading society, namun serta-merta terkepung oleh kehadiran televisi yang mengukuhkan kultur lisan. Inilah sebuah keadaan yang memungkinkan munculnya hasrat menjatuhkan opsi politik tanpa ketajaman referensi.

Semestinya, lembaga survei membawa serta terobosan baru. Rilis yang dihablurkan ke ruang publik sungguh-sungguh menjunjung tinggi kejujuran, netralitas dan obyektivitas, bukan hasil tawar-menawar yang komersialistik. Sehingga, hasil-hasil survei yang disebar luaskan benar-benar diperlakukan publik sebagai referensi dalam maknanya yang hakiki, tanpa dikotori tipu muslihat. Ternyata, rilis hasil-hasil survei diskenariokan untuk menaklukkan opsi publik agar berada dalam tataran rasional semu. Elektabilitas hasil otak-atik komersialisasi lembaga-lembaga survei lalu berfungsi sebagai pedoman yang tidak valid, tidak sahih, serta kosong dari kebenaran.

Dalam contoh kasus rilis terbaru Lingkaran Survei Indonesia (2 Februari 2014), timbul sejumlah kontroversi. Elektabilitas Golkar disimpulkan bertengger pada peringkat tertinggi: 18,3%. Kesimpulan lembaga-lembaga survei politik yang lain justru memosisikan PDI-P pada peringkat elektabilitas tertinggi. Hal yang juga mengejutkan dengan tanda tanya besar adalah posisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang disimpulkan gagal menggapai ambang batas parlemen 3,5%. Sekjen PDI-P lalu berbicara ihwal Lingkaran Survei Indonesia yang dibayar Golkar. Sekjen Nasdem Patrice Rio Capella pun menyarankan Lingkaran Survei Indonesia agar membubarkan diri.

Tatkala sedemikian rupa buruk keberadaan lembaga survei politik, maka ada penyikapan yang relevan dilakukan. Partai politik kembali pada kesejatian dirinya yang hakiki sebagai pilar demokrasi. Laksanakanlah kerja-kerja kebangsaan mewujudkan martabat dan kedaulatan rakyat bukan karena dorongan dan atau tarikan rilis hasil-hasil survei politik. Sanubari rakyat takkan pernah terlanda kemarau cinta terhadap kalangan partai politik bilamana partai politik  serius mewujudkan martabat dan kedaulatan anak-anak bangsa di negeri ini. Kalangan partai politik jangan membiarkan dirinya terpilin kegagapan sikap lantaran terjebak ke dalam Tarian Tango lembaga survei.[]

Anwari WMK

REDAKSI
* Anwari WMK (Riset dan Penulisan)
* Meddy Iswandarto (Associate)
* Rayhan Afkar Averoes (Associate)

KONTAK
* Telp: 082113965682, 081808933018
* E-mail: anwariwmk2010@gmail.com

DONASI
* Rek BCA: 0840411109