Persepsi Darurat Bencana

PERSEPSI DARURAT BENCANA

RANGKAIAN fakta ini sangatlah jelas dan sekaligus terang-benderang. Hingga Minggu (19 Januari 2014), hujan deras di kawasan hulu membuat 13 sungai yang meliuk-liuk di seantero Jakarta meluap-luap tanpa ampun. Dampak buruknya juga jelas dan konkret, yaitu Jakarta terkepung banjir. Ketinggian air pada kisaran 5 sentimeter hingga 3 meter, menggenangi kawasan 564 rukun tetangga (RT) di 30 kecamatan. Tatkala jumlah pengungsi korban banjir mencapai angka 30.784 orang, aktivis media sosial berseloroh lucu dengan meniru narasi sebuah iklan industri pariwisata: Enjoy Jakarta!

Tak hanya menimbulkan malapetaka di ibukota, banjir juga menerjang kawasan-kawasan lain luar Jakarta. Di Kabupaten Subang, Jawa Barat, banjir memutus jalur Pantai Utara (Pantura). Dengan ketinggian banjir hingga 60 sentimeter, kemacetan lalu lintas membentang hingga 1,5 kilometer. Di Jawa Tengah, banjir melanda beberapa kawasan di Kabupaten Pakalongan, Kudus, Pati, dan Kota Semarang. Sementara di luar Pulau Jawa, banjir melanda Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Nestapa yang teramat tragis terjadi di Manado, Sulawesi Utara. Banjir bandang dan tanah longsor, sedikitnya merenggut jiwa 16 orang warga, serta menimbun 10 orang lainnya. Bukan saja sejumlah jalan terputus banjir bandang, rumah-rumah juga rubuh bertumbangan. Bencana alam di Manado itu, memaksa sekitar 40.000 0rang mengungsi untuk menyelamatkan jiwa. Maka, Manado yang porak-poranda itu, sontak mempertontonkan bencana nasional yang tiada tara.

Belum cukup drama bencana itu jika tak menyebut erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dahsyatnya erupsi Gunung Sinabung, tampak jelas dari dampak yang ditimbulkan. Tak tanggung-tanggung, 1.204 rumah hancur. Sementara lahan-lahan pertanian rusak berat terpapar abu vulkanik. Media massa lalu melansir perkiraan, bahwa erupsi Gunung Sinabung merugikan perekonomian rakyat hingga pada kisaran Rp 20 miliar.

Bagaimana fakta-fakta ini dibaca, dan dimengerti maknanya? Bagi kita yang berpikiran waras, senarai fakta ini sudah lebih dari cukup untuk dijadikan dasar menarik sebuah kesimpulan. Bahwa sesungguhnya, Indonesia tengah berada dalam situasi darurat bencana. Kesimpulan ini tidak bertitik tolak dari dramatisasi bencana alam. Di atas segalanya, kesimpulan ini merupakan refleksi dan kontemplasi berdismensi humanistik atas penderitaan para korban.

Bilamana kita saksama merekam secara acak pengakuan para korban bencana alam di berbagai kawasan, maka hanya ada satu narasi yang layak menggambarkannya: “Pilu jiwa manusia Indonesia”. Jika kemudian “manusia Indonesia” tersebut dimaknai sebagai rakyat nirkuasa, maka kian terasa pilu jiwa itu. Jauh sebelum timbul bencana alam, rakyat nirkuasa adalah elemen bangsa ini yang nyaris terlucuti secara total kedaulatannya. Tanpa bencana alam sekali pun, rezim kekuasaan negeri ini tak memandang penting martabat kedaulatan rakyat nirkuasa. Dan tatkala bencana alam benar-benar menyeruak kehidupan rakyat nirkuasa, rezim kekuasaan negeri ini memilih tinggal glanggang, colong playu. Kabur dan tak peduli.

Secara obyektif, Indonesia kini benar-benar berada dalam situasi darurat bencana alam. Anehnya, bangunan kesadaran rezim kekuasaan kosong dari persepsi darurat bencana alam. Dengan demikian berarti, Indonesia sebagai bangsa terjebak ambigu yang serius. Pada satu sisi, ribuan rakyat korban bencana alam mempersepsi peristiwa yang mereka alami sebagai darurat bencana. Tapi pada lain sisi, persepsi rezim kekuasaan belum sampai pada titik kesadaran darurat bencana alam.

Mengapa ini terjadi? Jawabannya jelas dan konkret. Rezim kekuasaan adalah bagian dari faktor penyebab timbulnya bencana alam. Kedigdayaan politik yang tergengam di tangan rezim kekuasaan tidak efektif diberlakukan sebagai kekuatan pemaksa yang mencegah “opera sabun” kerusakan ekosistem. Sudah menjadi rahasia umum, anasir-anasir koruptif dalam rezim kekuasaan melakukan pembiaran terhadap pengundulan hutan dan alih fungsi lahan.

Dalam realitas hidup sehari-hari, anasir-anasir koruptif rezim kekuasaan abai terhadap arti penting manajemen sampah. Bahkan di sebuah pemerintahan kota, truk-truk sampah hanya fungsional pada hari Jumat. Sementara pada hari-hari lain dari Sabtu hingga Kamis, truk-truk sampah itu diselewengkan fungsinya sebagai sarana bisnis pribadi kalangan pejabat. Ribuan warga di kota tersebut lantas merasa absah manakala melempar berkantong-kantong sampah ke sungai-sungai. Kenyataan ini berlangsung dari tahun ke tahun, serta mengkontribusi proses pendangkalan daerah aliran sungai.

Banalitas yang sedemikian rupa itu jelas mempertumpul kepekaan rezim kekuasaan terhadap faktualitas bencana alam. Tatkala hadir situasi darurat bencana alam, rezim kekuasaan tidak terlatih memahaminya sebagai sebuah nestapa yang memporak-porandakan humanitas. Itulah yang kemudian bisa menjelaskan timbulnya ketidakpatutan yang sedemikian rupa menyeruak ruang publik. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, misalnya, sibuk melakukan peluncuran buku dan menghabiskan waktu demi mengurusi Partai Demokrat. Inilah sebuah pilihan sikap yang justru berlangsung secara bersamaan dengan parade penderitaan rakyat korban bencana alam.

Anwari WMK