SBY dan Bencana Alam

SBY DAN BENCANA ALAM

KESULITAN memahami keberadaan seorang pemimpin bidang pemerintahan adalah tatkala tengah terjadi bencana alam. Ada sebuah kerangka logis-etis yang meniscayakan pemimpin puncak pemerintahan berjibaku dengan rakyat mengatasi bencana alam. Terlebih lagi jika ternyata bencana alam menimbulkan penderitaan terhadap kehidupan ribuan rakyat, maka pemimpin pemerintahan dituntut mampu berdiri di garda depan dalam keseluruhan upaya penanggulangan. Logika ini, sayangnya, tidak berlaku bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada saat bencana alam tengah melanda wilayah Sumatera Utara, Sulawesi Utara dan DKI Jakarta, Presiden SBY malah sibuk mengurusi perhelatan Partai Demokrat di Bali.

Pada Minggu malam (19 Januari 2014), Presiden SBY bertolak meninggalkan Jakarta menuju Bali untuk keperluan membuka temu kader Partai Demokrat. Di Nusa Dua, Bali, sekitar 4.500 orang pendukung Partai Demokrat berasal dari kawasan Bali dan Nusa Tenggara, mengikuti perhelatan temu kader. Pada acara tersebut, Presiden SBY berpidato dan sekaligus memberikan pengarahan. Dramatisnya laku Sang Presiden mengabaikan bencana alam itu tercermin dari rombongan yang menyertainya ke Pulau Dewata. Sang Presiden didampingi first lady Ani Yudhoyono, menyertakan putranya yang sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhi Baskoro Yudhoyono, diramaikan pula oleh turut sertanya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarief Hasan, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin.

Kita sepenuhnya sadar, bahwa serangkaian bencana alam yang berkecamuk selama abad XXI kini tak semata dipicu oleh sebab-sebab natural.  Selama abad XX, interaksi manusia dengan alam sepenuhnya bercorak antroposentris. Dahsyatnya ambisi akumulasi kapital, mengondisikan terbentuknya cetak-biru perekonomian yang eksploitatif terhadap keberadaan ekosistem. Inilah tragedi ekosistem yang terus bergulir hingga menerobos spektrum waktu abad XXI kini. Atas dasar itu, sains dan telaah filosofis lalu sampai pada satu titik kesimpulan: Bencana alam kini merupakan respons secara langsung terhadap rangkaian yang tak pernah putus penghancuran ekosistem.

Dengan menyimak konstelasi persoalan tersebut, maka sesungguhnya clear and distinct kedudukan, fungsi dan peran pemerintahan. Kepemimpinan dalam sektor pemerintahan merupakan bagian integral dari solusi kehancuran ekosistem. Cerdas tidaknya kepemimpinan bidang pemerintahan lantas ditakar dengan kesigapan menghadapi bencana alam, serta kuatnya kehendak untuk mengatasinya secara saksama bencana alam. Pembiaran bencana alam, dengan alasan apa pun, merupakan pengingkaran terhadap kerangka logis-etis keberadaan pemerintahan pada abad XXI. Celakanya, pembiaran inilah aura yang melumuri kepemimpinan SBY dalam bidang pemerintahan.

Selama kurang lebih satu dasawarsa berjalan, sebagai bangsa kita disuguhi oleh satu hakikat yang aneh dan janggal berkenaan dengan kepemimpinan pemerintahan. Karakter personal sang pemimpin pemerintahan jauh dari amanat penderitaan rakyat. Sang pemimpin tersebut, SBY, adalah sosok wrong man dalam kancah pemerintahan pada sebuah bangsa multikompleks. Ia menikmati posisinya sebagai presiden, melalui cara penyikapan yang hedonistik, bukan heroistik. Sebagai akibatnya, ia gagal menghayati penderitaan rakyat yang paling mendasar.

Logika sosio-kultural mempertontonkan fakta bahwa Indonesia merupakan sebuah negara-bangsa heterogen dalam berbagai aspek dan dimensi. Terbentuknya kepemimpinan pemerintahan bukan saja mempersyaratkan adanya pemahaman secara mendalam terhadap hetetogenitas itu. Di atas segalanya, sang pemimpin pemerintahan dituntut mampu menjamin keutuhan makna heterogenitas sebagai dasar bagi tegaknya humanitas. Bencana alam merupakan contoh hadirnya kekuatan destruktif yang serta-merta memporak-porandakan humanitas. Tragisnya, SBY gagal mencerna logika sosio-kultural ini.

Menjelang berakhirnya termin waktu pemerintahan SBY pada 2014 ini, kita lantas belajar suatu hal yang sangat penting. Bahwa model kepemimpinan pemerintahan SBY yang aneh dan janggal itu bertitik tolak dari pandangan dunia yang keliru. Karakter personal seorang SBY adalah tipikal pemburu ketenaran, kemasyhuran dan ketersanjungan diri. SBY adalah sosok yang amat sangat menikmati pujian serta peduli terhadap gemuruh aplaus atau tepuk tangan banyak orang. Par excellence, SBY adalah contoh personalitas politik yang sangat mengagungkan dirinya sendirinya.

Kita semua telah menciderai keagungan ahlak tatkala pada 2004 dan 2009 memilih SBY sebagai presiden. Tatkala kita kemudian menghendaki dia mengebrak dengan solusi masalah bencana, agenda yang dilakukan malah pembiaran rakyat tersuruk nestapa bencana alam. Dilitik berdasarkan perspektif politik, dia sosok yang tidak relevan dengan ke-Indonesia-an yang multikompleks, tapi toh kita pilih menduduki kursi kepresidenan. Disimak berdasarkan perspektif sosiologis, dia lebih cocok tampil sebagai paramount di kalangan selibritas yang nir-pertanggung jawaban logis-etik kebangsaaan, tapi toh kita pilih menjadi kepala pemerintahan.

Maka, ke depan, sebuah aksioma politik mutlak diberlakukan dengan kesadaran. Dalam Pemilihan Presiden 2014, jangan pernah lagi memilih sosok politikus yang terpesona pada pengagungan personalitas dirinya. Pilih sosok heroistik-humatistik, yang siap menyuguhkan dirinya sebagai martir pengatasan bencana alam. Siapakah sosok itu? Mari kita cari bersama mulai kini, dengan bencana alam sebagai momentumnya seleksinya.[]

Anwari WMK