Seumpama Jokowi Calon Presiden

SEUMPAMA JOKOWI CALON PRESIDEN

HINGGA pekan terakhir Januari 2014, masih teka-teki besar kepastian pencalonan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia. Suara yang berhembus hanya menyebutkan, bahwa pencalonan presiden yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menunggu konfigurasi politik pasca Pemilihan Umum (Pemilu) legistatif, April 2014. PDI-P masih menyuguhkan tanda tanya besar ke tengah khalayak luas. Padahal, tingkat popularitas Jokowi sebagai calon presiden hampir mencapai 40%, tertinggi di antara calon presiden yang lain. Hampir dapat dipastikan, jika kompetisi politik berlangsung jujur, Jokowi bakal keluar sebagai pemenang dalam pemilihan presiden.

Baik sebelum maupun setelah terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi adalah sosok politikus yang menyandang dua fenomena. Pertama, ia disambut publik Ibukota dengan antusiasme tinggi. Ia mengembangkan pola kepemimpinan blusukan yang jauh dari citra elitis. Ia berdialog tanpa beban dengan elemen masyarakat mana pun, dan lalu membincangkan persoalan-persoalan kongkret dalam spektrum kerumitan megapolitan Jakarta. Ia hadir ke tengah kancah persoalan publik yang amat sangat menonjol dalam konteks bencana alam, seperti blusukan ke zona-zona banjir.

Kedua, Jokowi terkukuhnya sebagai darling of the press, di mana pun dan ke mana pun. Personalitasnya yang cair di tengah kancah kehidupan masyarakat, membuat pers terpesona. Pers hampir tak memiliki referensi sebelumnya tatkala pada akhirnya menemukan sepak terjang yang unik dan sekaligus berkarakter dalam diri seorang Jokowi. Dengan ucapan-ucapan sederhana dan jenaka serta tanpa nomenklatur yang rumit, justru semakin mengukuhkan sosok Jokowi sebagai darling of the press. Pers luar negeri pun turut mempopulerkan sosok Jokowi sebagai pemimpin yang tepat mengendalikan pemerintahan Indonesia pada abad XXI.

Jika disimak dengan saksama, Jokowi sesungguhnya melakukan hal yang normal. Jokowi tidak sedang melakukan segala sesuatu yang spektakuler. Sebagai pemimpin pemerintahan, ia hadir ke tengah kancah kehidupan masyarakat, dan bekerja menyelesaikan masalah masyarakat. Bahkan logis bila disimpulkan, berbagai hal yang dilakukan Jokowi hanyalah memenuhi hasrat rakyat yang paling dasar terhadap pemerintahan. Hasrat dimaksud adalah pemerintahan yang serius melayani rakyat.

Tetapi, segala sesuatu yang normal dari sepak terjang Jokowi menjadi sesuatu yang luar biasa dalam komparasinya dengan pemimpin dan kepemimpinan pemerintahan Ibukota sebelumnya. Paling tidak pada kurun waktu pasca-Ali Sadikin, tak ada gubenur merakyat yang bersedia melayani rakyat Jakarta. Malah sebaliknya yang terjadi, rakyat diperlakukan sebagai pelayan, sehingga timbul abnormalitas dalam totalitas relasi antara rakyat dan pemerintahan. Berpijak pada feodalisme, rakyat terus-menerus terkondisikan melayani pemerintahan melalui berbagai pola dan cara. Jokowi membongkar abnormalitas itu, dengan tindakan yang ikonik: blusukan.

Dengan caranya yang unik, Jokowi telah sedemikain rupa mengoreksi paradigma rehabilitasi pemerintahan untuk keperluan menjawab tantangan abad XXI. Sejak akhir dekade 1990-an, isu yang mengiringi rehabilitasi pemerintahan di Indonesia adalah reformasi birokrasi publik. Jokowi dengan segala sepak terjangnya justru menyentak kesadaran banyak orang, bahwa yang paling dibutuhkan adalah revitalisasi birokrasi publik. Reformasi birokrasi publik hanyalah retorika hiperbolik untuk sebuah perubahan pemerintahan yang merakyat. Di atas segalanya, hal yang teramat penting adalah revitalisasi birokrasi publik.

Bagaimana pun, reformasi lebih berbobot politis, seperti pergeseran pendulum pemerintahan dari otoritarian ke demokrasi. Sementara revitalisasi, lebih bersangkut paut dengan perubahan mentalitas aparatur pemerintahan. Jika reformasi deduktif, maka revitalisasi induktif. Tatkala atmosfer demokratis telah hadir secara omnipresent dalam universalitas pemerintahan, maka hal yang kemudian relevan adalah revitalisasi birokrasi publik. Model dan format dari revitalisasi birokrasi publik itu, antara lain, mirip dengan aksi lapangan ala Jokowi.

Bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, masih perlukah PDI-P melempar teka-teki berkenaan dengan pencalonan Jokowi sebagai presiden ke-7 Republik Indonesia? Akal sehat justru menyimpulkan, bahwa jauh lebih baik bagi PDI-P jika mempercepat pengumuman Jokowi sebagai calon presiden. Implikasi signifikannya terhadap PDI-P sebagai partai politik adalah meningkatnya elektabilitas. Bagi PDI-P kini, Jokowi merupakan faktor pengundang bagi kian besarnya pendukung PDI-P. Perolehan suara PDI-P berpeluang ekuivalen dengan popularitas Jokowi.

Seumpama Jokowi kini calon presiden, PDI-P adalah pihak yang paling diuntungkan secara politis. Maka, tunggu apa lagi? Bukankah melalui ketokohan Jokowi sebagai calon presiden PDI-P berpeluang besar memenangi Pemilu legislatif?[]

Anwari WMK

REDAKSI
* Anwari WMK (Riset dan Penulisan)
* Meddy Iswandarto (Associate)
* Rayhan Afkar Averoes (Associate)

KONTAK
* Telp: 082113965682
* E-mail: anwariwmk2010@gmail.com

DONASI
* Rek BCA: 0840411109